Aturan ini akan didasarkan pada validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Menurut Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Janu Suryanto, saat ini ketiga kementerian masih terus menggodok aturan tersebut.
"Rencananya penerbitan Peraturan Menteri akan dilakukan pada 17 Agustus 2019. Saat ini sedang dikerjakan dan masih digodok di masing-masing kementerian," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Rabu (3/7/2019). cara cek nomor xl atau cek nomor xl dan nomor xl atau cek nomor dan aplikasi perekam layar android atau aplikasi perekam layar dan perekam layar android atau aplikasi android dan cara cek tagihan listrik atau tagihan listrik dan cara cek tagihan atau cara upgrade kartu indosat 3g ke 4g dan kartu indosat 3g ke 4g atau indosat 3g ke 4g dan 3g ke 4g atau cara cek kuota tri dan cara cek kuota 3 atau cek kuota tri dan cek kuota 3 atau cara mengubah pdf ke jpg dan pdf ke jpg atau cara pdf ke jpg dan mengubah pdf ke jpg atau cara cek pulsa telkomsel dan pulsa telkomsel atau cek pulsa telkomsel dan kode rahasia hp xiaomi atau kode rahasia xiaomi dan kode rahasia android atau cara cek nomor im3 dan nomor im3 atau cek nomor im3 dan aplikasi android tercanggih atau aplikasi tercanggih dan aplikasi android atau Nantinya, IMEI ponsel yang beredar di Indonesia akan terintegrasi dengan basis data Kemenperin. Adapun IMEI itu, menurut Janu, merupakan yang terdaftar sesuai tata niaga.
Oleh sebab itu, Janu menuturkan akan ada daftar putih (whitelist) yang disiapkan pemerintah sebelum dilakukan pemblokiran. Whitelist itu akan terdiri dari lima kategori yang berhubungan dengan masing-masing kementerian.
Adapun daftar putih tersebut berasal dari operator, bagian produksi, termasuk informasi mengenai perangkat yang sudah beredar saat ini.
"Detail aturannya nanti akan disesuaikan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing Kementerian," tuturnya. Janu juga mengatakan akan ada tenggat waktu sebelum aturan ini benar-benar diberlakukan.
Perlu diketahui, Kemenperin telah mengembangkan sistem identifikasi smartphone ilegal yaitu DIRBS, singkatan dari Device Identification, Registration, and Blocking System. Seluruh nomor IMEI smartphone milik penduduk Indonesia telah terdaftar di database milik Kemenperin.
Sekarang, Kemenperin sedang menunggu data mobile subscriber integrated services digital network number (MSISDN) atau nomor identitas kartu SIM dari provider telekomunikasi.
Provider telekomunikasi bakal membenamkan aplikasi pendeteksi smartphone ilegal saat konsumen mengaktivasi nomor kartu SIM dan terhubung ke jaringan, dan ketika teridentifikasi ilegal, koneksi jaringan otomatis akan terputus. Artinya, kalau smartphone kamu ilegal, kamu tidak akan bisa internetan.
Agar kamu mengetahui smartphone kamu legal atau tidak, coba cek IMEImu di situs web database Kemenperin. Caranya mudah:
1. Siapkan IMEI Kamu bisa melakukan 3 cara untuk melihat IMEI smartphone-mu: dengan menekan *#06#, masuk ke pengaturan dan mencari informasi di About Phone atau melihatnya di kotak kemasan smartphone.
2. Buka situs web Kemenperin, www.kemenperin.go.id/imei
3. Muncul kolom pengecekan IMEI. Masukkan nomor IMEI di sana lalu klik Simpan.
4. Muncul informasi legalitas smartphone. Kalau smartphone-mu terdaftar, akan terlihat IMEI, perusahaan, merk dan model smartphone-mu.
Tapi kalau tidak, ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi IMEI smartphone-mu belum masuk database Kemenperin. Kedua, smartphone yang kamu beli memang didistribusikan lewat black market (BM) alias ilegal.
